Advertise here

Wednesday, January 30, 2019

Berita KPU Umumkan 49 Caleg Eks Koruptor, Elektabilitas Parpol Bisa Terjun Bebas?| Jawa Tengah|jakarta

haris     8:42 PM    


Berita Terbaru Populer Indonesia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif eks napi kasus korupsi Jumlahnya ada 49 orang terdiri atas caleg DPRD dan DPD Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan pemberitahuan mantan koruptor tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku "Ketentuan Pasal 182 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan status terpidana untuk statusnya secara terbuka kepada publik " kata di Gedung RI Rabu (30/1/2019) malam Salah satu nama muncul adalah Muhammad Taufik DKI Jakarta dari Partai Gerindra diketahui pernah tersandung saat menjabat Ia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan negara Rp 488 juta dalam pengadaan barang alat peraga Pemilu Saat dihubungi sebelum daftar dirilis dia menanggapi negatif rencana pengumuman Menurut harusnya lebih fokus hal lain seperti masalah debat capres ketimbang "Lebay Enggak perlu lah gitu Urusin saja DPT urusin (Calegnya) umumin sendiri-sendiri jadi program ke depan ujar Liputan6 com Apalagi lanjut tanpa dilakukan oleh pun pihaknya sejak dulu tentang rekam jejaknya dunia politik Ditambah sangat meyakini komitmen partai Prabowo Subianto terhadap pemberantasan "Kuat dong komitmennya sendiri minta KPK diperkuat Pak bilang lho tambah Suara berbeda datang Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo Dia mengatakan adanya ini berharap pemilih bisa mengambil sikap 2019 mendatang "Berharap tidak memilih bersangkutan (caleg koruptor) siang Di tempat terpisah Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus juga positif langkah diambil melihat apa semata-mata mencegah memberantas perilaku "Saya pikir upaya pencegahan Kita harus apresiasi hargai sebagai tindakan baik ditemui Kantor DPP Barat tak menampik masuk parpol mengusung Namun para itu semuanya dicalonkan tingkat serta berdomisili daerah sehingga luput perhatian pengurus pusat "Karena (caleg) kabupaten kota luar kontrol Kami intervensi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dibuat jelas Untuk meminimalisir masuknya sebenarnya memperketat persyaratan seorang maju berlambang pohon beringin cara tetap diakali "Yang kami membuat provinsi sampaikan mendapat legalisir celah-celah dimanfaatkan cukup data Terlepas semua dasarnya sepakat Buktinya punya pakta integritas seluruh termasuk "Kedua satu-satunya surat edaran Fraksi DPR dilarang mengelola keuangan hanya Ketiga tagline 'Bersih Maju Menang' Jadi kita mendukung sepenuhnya tegas Sementara Direktur Populi Center Usep S Ahyar menyayangkan dinilainya terlambat awal masa pendaftaran "Caleg seharusnya diumumkan Keputusan soal dibilang menurut saya enggak akan banyak berpengaruh Harusnya mendaftar pencalegan petang Karena menjelang digelarnya dilihat bukan lagi sekadar "Kalau sekarang malah dicurigai bahwa kepentingan tertentu atau kubu Pilpres meningkatkam elektabilitas seterusnya papar 2 4 halaman Dampak Parpol Daftarkan 575 Bakal Calon Legislatif Wakil Sufmi Dasco Ahmad (ketiga kanan) bersama menyerahkan berkas pengajuan bakal kantor Selasa (17/7) (Liputan6 com/Johan Tallo) Tak kurang Presiden Jusuf Kalla Bambang Soesatyo memberikan dukungannya JK berarti telah menepati janji menandai siapa tercatat terjerat Selain menilai efektif menentukan pilihan "Itu (mengumumkan pemilu kan terbaik tentu catatannya Tinggal masyarakat Kantornya Jalan Medan Merdeka Utara 29 Januari Banmbang karib disapa Bamsoet bersuara senada menegaskan menjadi domain penyelenggara "Silakan kewenangan Kompleks Parlemen Senayan apakah berdampak terlihat menurunnya meragukan terlalu tengah-tengah (jelang pemilu) signifikan berpindah beralasan tahu keberadaan mana mereka kalau dapilnya dipastikan sekitar mengetahui jejak "Mungkin pergeseran kecil antara internal tapi pergerakan partai-partai kira memahami bersih levelnya sejumlah survei disebutkan paling terjadi lembaga Otomatis mengaitkan diisi politisi berasal beragam "Jadi mayoritas memandang Diumumkan dianggap biasa Bahkan belum Pengalaman menunjukkan kampanye kerap kenyataan setelah "Pemahaman lepas sejarah lalu baru antikorupsi tolak ketika berkuasa ya Ini agak susah memulihkan pemikiran masyrakat butuh bertahun-tahun membersihkan mengaku heran memaksakan diri mengajukan kendati menyatakan Ketika ditanyakan disebabkan kaderisasi lancar utang budi membenarkan dua-duanya terutama kaderisinya mandek Banyak pencalonan beberpa justru alasan kader diajukan elektabilitasnya memadai Yang rekrutmen selama memang bagus Bisa besarnya pendanaan seseorang kedekatan sang oligarkis "Banyak tertutup syarat menyoal ketersediaan logistik masing-masing sementara umumnya uang memiliki merosot memastikan "Golkar PDIP kadernya Beda PKS Demokrat terlibat langsung turun tergantung momentum posisi partainya pungkas

Berita Terbaru Terpopuler |Jakarta

haris     8:34 PM    


Berita Populer Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membenahi masalah perizinan kapal Saat ini berdasarkan pengakuan nelayan membutuhkan waktu 22 hari mengurus izin Waktu pengurusan selama pun dinilai terlampau lama oleh Jokowi Ini dia sampaikan saat berdialog dengan perwakilan di Istana Negara Jakarta Rabu(31/1/2019) Tampak hadir dalam kesempatan itu Menteri Susi Pudjiastuti bersama para pejabat eselon I kepada Dirjen yang tersebut agar membantu jika laporan mereka tidak memberikan informasi cukup keluarnya “Ya diajari benar Kemudian KKP (Kementerian Perikanan) juga harus Laporan dari pengusahanya bener tapi cepat Dua-duanya dong ” ujar seperti mengutip laman Sekretariat Kabinet Kamis (31/1/2019) 

Bahkan presiden memerintakan dirjen membangun sebuah sistem “Yang jam sekarang urusan kita zaman IT kayak gini masih minggu enggaklah Apalagi bulan Jam pesan Dia mencontohkan hal dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) “Pergi ke BKPM mau investasi coba kalau ada pengusaha sini Mau bangun apa 9 2 jadi Dan saya buktikan betul Izin-izin lain komitmen-komitmen Artinya syaratnya menyiapkan bukan sisi pemerintah jelas menyoroti hampir lagi namanya illegal fishing Indonesia Namun mempertanyakan kelanjutan menurunnnya aksi pencurian ikan “Pertanyaannya Kalau 7 000 sudah mestinya pikiran kan ikannya melimpah kata Pemerintah lanjut ingin sumber daya alam laut bisa manfaat berkelanjutan Tidak hanya anak cucu Sehingga pengaturan-pengaturan penangkapan bebas semau-maunya “Tetapi melihat 2/3 adalah air masa segede kekurangan enggak nangkep atau lari kemana-mana Pikiran kadang-kadang Kebangetan sekali kalah negara-negara kanan kiri menangkap

© 2011-2014 Berita Terbaru Indonesia. Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.