Berita Terbaru Terpopuler |Jakarta

Berita Populer Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membenahi masalah perizinan kapal Saat ini berdasarkan pengakuan nelayan membutuhkan waktu 22 hari mengurus izin Waktu pengurusan selama pun dinilai terlampau lama oleh Jokowi Ini dia sampaikan saat berdialog dengan perwakilan di Istana Negara Jakarta Rabu(31/1/2019) Tampak hadir dalam kesempatan itu Menteri Susi Pudjiastuti bersama para pejabat eselon I kepada Dirjen yang tersebut agar membantu jika laporan mereka tidak memberikan informasi cukup keluarnya “Ya diajari benar Kemudian KKP (Kementerian Perikanan) juga harus Laporan dari pengusahanya bener tapi cepat Dua-duanya dong ” ujar seperti mengutip laman Sekretariat Kabinet Kamis (31/1/2019) 

Bahkan presiden memerintakan dirjen membangun sebuah sistem “Yang jam sekarang urusan kita zaman IT kayak gini masih minggu enggaklah Apalagi bulan Jam pesan Dia mencontohkan hal dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) “Pergi ke BKPM mau investasi coba kalau ada pengusaha sini Mau bangun apa 9 2 jadi Dan saya buktikan betul Izin-izin lain komitmen-komitmen Artinya syaratnya menyiapkan bukan sisi pemerintah jelas menyoroti hampir lagi namanya illegal fishing Indonesia Namun mempertanyakan kelanjutan menurunnnya aksi pencurian ikan “Pertanyaannya Kalau 7 000 sudah mestinya pikiran kan ikannya melimpah kata Pemerintah lanjut ingin sumber daya alam laut bisa manfaat berkelanjutan Tidak hanya anak cucu Sehingga pengaturan-pengaturan penangkapan bebas semau-maunya “Tetapi melihat 2/3 adalah air masa segede kekurangan enggak nangkep atau lari kemana-mana Pikiran kadang-kadang Kebangetan sekali kalah negara-negara kanan kiri menangkap